Para pimpinan sidang Pumpung Haï Warga Desa Mantuhé sedang melakukan latihan memimpin sidang. Foto/Dok. YBIT 2017.

PUMPUNG HAI WARGA DESA MANTUHE KABUPATEN GUNUNG MAS

Empat ratus dua (402) lelaki dan perempuan warga Desa Tumbang Mantuhé, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng) dari 9-10 Desember 2017, berkumpul di Kantor Yayasan Borneo Institute  (YBiT) untuk berkongres (Pumpung Haï, PH). Diperkirakan jumlah yang hadir di kantor yang terletak di tengah-tengah desa, akan mencapai kurang-lebih 500 peserta jika ditambah dengan perwakilan-perwakilan para warga desa tetangga berbatasan yang secara khusus diundang.

 

Dalam siaran-siarannya, Panitia PH yang diketuai oleh Kepala Desa (Kades) Tumbang Mantuhé, Darsilo, menjelaskan kepada para warga desa bahwa yang dimaksudkan dengan PH adalah “pertemuan seluruh warga desa untuk mendiskusikan  masalah-masalah  penting dan mendesak” yang dihadapi bersama. PH dapat disamakan dengan “Kongres”.

 

Sidang-sidang Kongres, rencananya dipimpin oleh sebuah tim, terdiri dari perwakilan perempuan, orang tua lanjut usia, pemuda, pemerintah desa dan lembaga adat Dayak (teutama mantir). PH Warga Desa Mantuhé yang pertama ini, dan barangkali PH yang pertama kali pula dilangsungkan di Kalteng, rencananya akan dibuka oleh  Bupati Gunung Mas, Drs. Arton Dohong yang merupakan pembicara kunci, disamping mendengarkan pandangan dari Polsek Manuhing Raya. Kedua figur  penyelenggara Negara ini akan berbicara tentang menjamin pengelolaan sumber daya alam setempat untuk masyarakat desa.

 

Dengan keterlibatan seluruh warga desa, panita berharap keputusan-keputusan yang diambil akan menjadi “keputusan-keputusan penting dan berwibawa” serta “mampu menjawab persoalan-persoalan desa” ke depan.

 

Yang menjadi fokus masalah dalam PH pertama ini adalah mendiskusikan peta wilayah dan perbatasan desa serta mengesahkannya. Jauh sebelum Hari H PH, sebuah Tim dipimpin oleh Kades Tumbang Mantuhé, Darsilo, telah bergerak ke perbatasan-perbatasan  untuk mengambil titik koordinat serta berjumpa dengan kades-kades tetangga. Atas dasar hasil pekerjaan tim inilah, kemudian peta wilayah dan pebatasan Desa Mantuhé dilakukan.

 

Masalah penting kedua yang akan didiskusikan oleh PH adalah menetapkan program-program desa ke depan dalam berbagai bidang, yang akan dilaksanakan di antara dua kongres. Masalah-masalah itu antara lain bagaimana menghadapi pembangunan rel kereta-api yang menggunakan tanah masyarakat, tekanan perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang lapar tanah, bagaimana hidup berharkat dan bermartabat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan membangun barisan SDM berdaya yang kuat, memperkuat pertahanan budaya dan pangan, dll.

 

Siapa yang melaksanakannya? Tentu saja mereka yang diberi mandat oleh Kongres atau PH. Penerima mandat ini niscayanya terorganisasi atau terstruktur. Artinya, orang-orang ini terstruktur dalam sebuah organisasi yang dibentuk oleh PH. Tanpa adanya organisasi yang bebas dari hirarki pemerintah desa, sulit dibayangkan bagaimana hasil-hasil PH akan terwujud. Bisa saja, keputusan-keputusan itu seperti banyak keputusan dalam rapat-rapat Orang Dayak, entah itu konferensi, musyawarah daerah, kongres atau apapun namanya, hanya akan tertinggal di lembaran-lembaran kertas ditutupi debu tanpa makna. Itupun kalau pengarsipan dilakukan dengan baik. Hanya saja sejauh ini, diskusi-diskusi yang berlangsung belum pernah membicarakan masalah organisasi pelaksana.

 

Masalah organisasi, bagaimana beorganisasi, bagaimana memimpin organisasi serta rapat-rapat, sejauh pengamatan saya masih belum merupakan titik kekuatan masyarakat Dayak.

 

Di Kalteng, tidak ada satupun organisasi Dayak yang kuat. Barangkali perubahan maju yang lamban berlangsung di Kalteng mempunyai kaitannya dengan kemampuan dan tradisi berorganisasi dalam masyarakat Dayak. Perilaku menonjol masih saja dilatarbelakangi oleh pola pikir dan mentalitas “Uras Pangkalima” yang congkak dan individualistis serta berorientasi pada pandangan “diá jadi béhas”,  apakah menjadi beras atau tidak yang tidak lain adalah pandangan hedonistik. Pandangan ini menyebabkan para  penganutnya bersikap oportunis, bahkan sangat oportunistik, dan kata-katanya sulit dipegang.“Béhas”(baca: materi) menjadi jauh lebih dihargai dari martabat atau harga diri. Dari persiapan PH ini, saya melihat kembali lemahnya kemampuan masyarakat Dayak dalam berorganisasi, termasuk di daerah pedesaan, sehingga ABC bagaimana bersidang pun patut diberikan tuntunan. Kelemahan ini bisa menjelma menjadi kekuatan jika disadari dan diperbaiki dengan rendah hati diiringi oleh semangat belajar untuk menjadi mampu. Karena masyarakat Dayak masih merupakan masyarakat yang bercirikan masyarakat patron-client atau neo-tribalisme, peran “patron” menjadi bersifat menentukan. Akibat ketidak mampuan berorganisasi inilah agaknya masyarakat Dayak tidak mampu membela kepentingannya sendiri. Apalagi para “patron”nya abai terhadap kepentingan warga. Hanyut sangat jauh oleh arus deras hedonisme yang berpadu dengan kerakusan kekuasaan politik. Lebih-lebih ketika pengusaha dan politisi bersanding. Pengusaha menjadi politisi, politisi sekaligus berperan sebagai pengusaha.

 

PH tingkat desa yang baru pertama kali ini diselenggarakan di Kalteng, bisa merupakan awal dari proses kebangkitan masyarakat desa, apabila berlangsung konsolidasi terus-menerus, terutama secara organisasi, pemikiran serta sikap mental petarung di kalangan warga desa. Konsolidasi ini tidak memisahkan terjawabnya masalah ekonomi (kanaï dan béhas”) serta tingkat kesadaran (ideologi atau kesadaran). Keduanya mempunyai hubungan erat. Barangkali tepat di sinilah terletak peran “patron” dan atau pendamping dalam melakukan perubahan maju melalui proses “to destruct and to reconstruct”.

 

Apabila ini terjadi, apabila permberdayaan dari desa berhasil, apabila PH merupakan model, wajah baru Kalteng, Dayak Kalteng yang berharkat manusiawi bukanlah ilusioner. Kekurangan dan kelemahan yang terjadi, bahkan kesalahan sekalipun,tidak menakutkan bagi yang bertekad untuk berubah maju dan ingin memiliki hidup berharkat sebagai Dayak Petarung Kekinian dipegang erat. Hal-hal itu akan menjadi pényang yang mengairi urat-urat nadi,  beperan sebagai panékang hambaruan. Bisakah manusia Dayak tipe ini yang diperlukan zaman, disebut Uras Pangkalima Tipe Baru? PH warga desa adalah langkah awal mengembalikan kekuasaan ke tangan warga.