Yanedi Jagau Direktur Eksekutif Borneo Institute Palangka Raya sedang diwawancarai oleh kontributor Harian Radar Sampit tentang Perhutanan Sosial (Foto. Andriani SJ. Kusnil Dok. Lembaga Kebudayaan Dayak Kalimantan Tengah, 2018].

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL TERSENDAT-SENDAT DI KALTENG

Tanya [T]: Pak Jagau apa yang terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim)  pada tanggal 31 Januari  sd 2 Februari 2018 lalu? Pertemuan apa. Apa acaranya dan siapa yang mengorganisasinya? Apa tujuannya?

Jawaban [J]: Terimakasih. Pak Kusni. Jadi Pertemuan di Balikpapan, Kaltim itu namanya Rapat Koordinasi Regional   Untuk Percepatan Perhutanan Sosial. Ini diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pelasaknaannya ada PSKL, ada Departemen-Departemen terkait dengan itu tingkat internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mereka mempertemukan pihak-pihak yang mengurus soal perhutanan sosial dari seluruh Kalimantan, baik dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Utara.

T:Seluruh Kalimantan ?

J: Ya dari seluruh Kalimantan.

T: Tujuannya?

J: Tujuannya itu mempercepat target pelaksanaan program perhutanan sosial. Karena mereka perlu langkah-langkah terkoordinasi dan agresif, yang mereka sebut sebagai langkah-langkah jemput bola, mengingat target kehutanan sosial untuk seluruh Indonesia mencakup keluasan  sebesar 12, 7 juta hektare. Sedangkan pelaksanaannya untuk Kalimantan nampak tersendat-sendat. Luas kehutanan sosial khusus untuk Kalteng  saja seluas 1,2 atau 1,3 juta hektar. Artinya kurang lebih 10 persen dari seluruh luas kawasan perhutanan sosial yang 12, 7 juta hektare yang ditetapkan oleh Pemerintah Jokowi untuk seluruh Indonesia. Oleh keadaan demikian, menurut mereka Kementerian. Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus agresif dan proaktif. Untuk mendapatkan hak kehutanan sosial ini dari Sumatera lebih efektif. Sedangkan dalam hal ini Kalimantan perlu upaya-upaya ekstra, apalagi  pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Departemen yang menjadi inti dan memimpin upaya-upaya ini. Karena itu mereka melibatkan masyarakat luas. Dalam hal ini yang saya lihat pemerintah diwakili oleh Dinas-Dinas Kehutanan seluruh Kalimantan. Dalam upaya ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saya lihat menggandeng LSM-LSM pendamping .  

T: Dari Kalteng, LSM-LSM pendamping mana saja yang diundang?

J: Yang diundang itu diantaranya WWF yang beroperasi di Kalteng, kemudian Yayasan Tambuhak Sinta, Yayasan Data Kuala Indonesia,  AMAN Kalteng yang saya tahu juga diundang tapi nampaknya tidak datang,  kemudian Foker, SHK, Borneo Institute, dan Flora-Fauna Internasional.

T: Mengapa program Perhutanan Sosial pelaksanaannya tersendat-sendat di Kalteng?

J: Banyak cerita dibalik keadaan tersendat-sendat ini. Pertama memang karena pendampingan untuk mendapatkan hak pengelolaan perhutanan sosial ini tidak lazim di Kalteng; itu pertama. Yang kedua, LSM-LSM Kalteng kurang mengetahuinya; ketiga, konsen (concern) LSM-LSM itu tidak sama; perhatian-perhatian mereka, katakanlah pada hak mendapatkan pengelolaan atas perhutanan sosial ini bisa jadi bukan fokus mereka Itu jika dilihat dari segi internal LSM-LSM itu sendiri. Di Kalteng, menurut saya, tidak banyak LSM yang memberikan perhatian pada soal pengembangan kehutanan, terutama kehutanan sosial. Tidak banyak.

T: Apa gerangan yang dimaksudkan dengan perhutanan sosial?

J: perhutanan sosial ini merupakan langkah strategis. Jika meminjam istilah Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan, maka program perhutanan sosial ini merupakan program andalan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Kalau pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, program andalannya adalah penenggelaman kapal pencuri ikan di laut Indonesia, supaya terkesan populis. Dan itu mendapat perhatian lebih banyak dan dianggap sesuatu yang menarik bagi media maupun untuk masyarakat. Perhutanan sosial ini ada dimensi populisnya. Ada semangat di situ, ada ide, bahwa paling tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk mengelola hutan di sekitar tempat atau desa di mana mereka berdiam dan huni.

T: Siapa yang berhak mendapatkan hak pengelolaan perhutanan sosial ini?

J: Yang berhak mendapatkan hak pengelolaan perhutanan sosial ini, katakanlah fasilitas, skema perhutanan sosial, untuk memperoleh hak pengelolaan perhutanan hutan sosial. Mengenai hal ini ada peraturan-peraturan pemerintah hal tersebut. Tentu saja kita harus membuka peraturan-peraturan pemerintah tentang hal itu. Yang saya lihat bahwa yang berhak mendapat hak pengelolaan hutan sosial adalah warga desa setempat. Yang pertama syaratnya adalah memiliki ruang  geografis yang disitu terdapat tutupan yang disebut hutan. Kalau pun tidak ada tutupan hutan, artinya hanya ada tanah saja, yang bisa dihutankan kembali, ruang geografis inipun termasuk ke dalam kategori perhutanan sosial. Jadi ada berbagai kondisi dan situasi untuk memperoleh hak pengelolaan perhutanan sosial. Tidak semua desa berhak. Kalau berhak, berhak. Tapi tidak semua desa cocok atau fit dengan pra kondisi yang diinginkan oleh  pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan-Peraturan Pemerintah . Tidak semua desa. Bahwa di desa itu, kita tahu bahwa di Kalteng ini, dalam suatu desa itu lahannya sudah terbagi habis kepada berbagai pihak.Asumsi ini atau skema-skema yang ditawarkan ada lima yaitu, pertama hutan adat; kedua hutan desa; ketiga hutan tanaman rakyat; keempat kemasyarakatan, dan yang kelima hutan kemitraan. Ini saya anggap menarik. Di Kalimantan Tengah ini kurang-lebih ada 517 desa di Kalteng ini (saya tidak tahu apakah data ini sudah berubah atau belum) yang masuk dalam kawasan hutan. Hutan yang dimaksudkan di sini adalah hutan dalam kategori hutan produksi.

Perhutanan Sosial ini merupakan kebijakan dari rezim yang sekarang dalam keinginan mereka untuk memberikan akses kepada masyarakat. Jadi tidak bisa dalam satu kecamatan.

Dalam kerangka demokrasi setiap warganegara berhak menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat. Tetapi ada batasan-batasan juga. Berkumpul dan bebas ini, walaupun berkeinginan, tetapi terbatasanya ruang, terbentuknya tumpang-tindih perizinan, biasanya ini yang menjadi kendala. Diperlukan kegigihan juga.

T: Yang dimaksudkan dengan warganegara tadi, apakah warganegara secara individual atau warganegara yang terorganisasi yang berhak mendapatkan pengelolaan perhutanan sosial?  

J: Boleh individual juga yang terorgansasi. Karena ada lima skema tadi. Kalau hutan kemasyarakatan itu, kalau tidak salah, mungkin ada warga yang sudah menanam kayu di tengah hutan seluas katakan puluhan hektare. Karena memang dia atau keluarga dia yang menanam, maka hak itu diberikan kepada mereka. Pribadi juga mendapatkan hak pribadi untuk mengorganisasi kawasan yang diberikan kepadanya.

T: Untuk mendapatkan hak itu perlu mendapatkan izin Kementerian dan atau Gubernur atau tidak. Bagaimana cara membagi tanah sebagai perhutanan sosial, sementara pada kenyataannya di Kalteng ini sudah sangat terbatas bahkan habis terbagi?

J: Saya melihat mesti melalui birokrasi juga, meskipun ada dalam kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ada afirmasi atau kekhususan sehingga disebut sebagai percepatan.Memang selalu ada kendala birokrasi dan niat baik. Memang pihak-pihak yang harus terlibat yang kita sederhanakan saja menjadi dua saja yaitu pihak pemerintah dan masyarakat. Dalam hal menyangkut hutan sosial maka birokrasi yang terlibat adalah Dinas Kehutanan, Gubernur dan Kementerian. Hanya karena ini dinamakan percepatan, saya berpikir positif saja. Berapa puluh hari, berapa minggukah proses memperoleh hak pengelolaan hutan sosial berada di satu meja, itu menjadi pertanyaan besar kita. Kalau judul besarnya, saya mendengar, saya melihat. Tapi tentu saja tidak cukup dengan judul besar saja. Kita tidak tahu detail birokrasinya. Di sinilah perlunya pengawalan oleh LSM-LSM dan pihak-pihak lain.Bagi saya sendiri sebagai aktivis LSM ini hal baru bagi kita di Kalimantan Tengah dalam situasi sekarang yang lebih demokratis ini.Karena sebelumnya demokrasi di sini lebih disibukkan dalam pola saling mencurigai antara pemerintah dan LSM, dalam pola-pola yang saling meniadakan, masing-masing menganggap bisa berjalan sendiri-sendiri. LSM dipandang dan memandang diri sebagai pressure group (grup penekan). Tetapi dalam situasi demokrasi yang lebih baik seperti sekarang saya kira, hubungan yang kooperatif itu patut dikembangkan dan sebagai suatu keniscayaan serta terus-menerus ditingkatkan.

T: Oleh karena pemberian izin yang tumpang-tindih, penjarahan lahan yang terus-menerus terjadi hingga hari ini, maka bisa dikatakan tanah di Kalteng ini bisa dikatakan sudah habis. Jika demikian, lalu dari mana tanah atau hutan mana yang akan dijadikan perhutanan sosial?

J: Ini pertanyaan menarik. Hal-hal seperti ini pasti akan dialami oleh pemerintah dan para pemimpin. Permintaan akan tanah itu selalu tinggi, sementara ukuran tanah itu tetap. Di sinilah perlu kebijakan rezim. Adanya Undang-Undang Desa dan berbagai peraturan lainnya yang baik, memperlihatkan bahwa pemerintah menunjukkan ia tidak ingin meninggalkan masyarakat, tidak.ingin berjalan sendiri atas nama investasi yang tidak mengajak partisipasi masyarakat luas. Tanah itu luasnya tetap dan terbatas. Karena itu di sinilah perlu adanya keberpihakan dari pemerintah. Apalah namanya paket kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Ambil misal program perhutanan sosial ini.Apakah obesesi yang ambisius itu realistis sementara demokrasi dan kelembagaan-kelembagaannya serta infra-struktur kita masih bisa dikatakan baru. UU Desa saja belum tersebar luas. Menurut saya ada kesadaran yang perlu dibangun terus-menerus dari seluruh warga masyarakat itu sendiri dan juga aparat birokrasi pemerintahan harus melakukan jemput bola juga. Target ini besar.Keinginan positif itu, keinginan untuk menjadi lebih baik itu ada, karena saya harus obyektif juga. Tidak pernah ada rezim lain yang memberikan kepastian dan angka kongkret, kepastian jumlah. Bagaimana mewujudkan jumlah itulah yang menjadi persoalan sebagaimana ditanyakan tadi sehingga jawabannya merupakan keniscayaan agar program ini tidak merupakan janji-janji kosong atau palsu saja.

Dari sisi birokrasi pemerintahan, niscaya bukan menyulitkan tapi justru memperlancar pengajuan-pengajuan ini. Saya khawatir mesin birokrasi  belum begitu kuat. Belum responsif untuk memanfaatkan momentum ini. Apalagi LSM, apalagi aparatur desa. Jadi akan banyak variabel yang akan menentukan terwujud tidaknya program perhutanan sosial ini semua.Tap posisi Borneo Insitute dalam hal seperti ini, melihat bahwa Program Perhutanan Sosial ini sebagai satu satu momentum. Momentum ini patut dimanfaatkan dan tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Pemnyiapan-penyiapan dokumen dan syarat-syarat administratif patut disiapkan baik-baik. Hanya saja dokumen dan syarat-syarat administratif tanpa komunikasi dan interaksi,akan membuat dokumen-dokumen dan syarat-syarat adiministratif itu akan menjadi suatu rekayasa saja. Kita ingin dokumen-dokumen itu menjadi sesuatu yang hidup, sesuai dengan realita dan fakta. Yang terjadi di masyarakat sama dengan yang tertera dalam dokumen.

Mengenai batas-batas geografis desa, itu yang sangat penting. Perbincangan-perbincangan di desa, itulah yang menjadi sangat penting. Perbincangan-perbincangan strategis, warga desa merumuskan keinginan mereka sendiri. Untuk itu perlu ada pemicu-pemicu supaya kesadaran sendiri itu muncul. Sehingga terjadi keadaan LSM dan masyarakat mendukung pemerintah, sebaliknya pemerintah mendukung warga dan LSM. Inilah syarat-syarat guna mewujudkan keinginan ambisius tadi.[]