Hutan adalah milik orang-orang yang tinggal di dalamnya dari generasi ke generasi. Sebuah prinsip dasar, yang mana tidak sepenuhnya dipahami oleh Negara, yang mana mengklaim kepemilikan dari sumber penghidupan vital bagi para petani. Seringkali tanah-tanah rakyat diberikan dalam bentuk konsesi untuk perusahaan-perusahaan besar, tanpa berkonsultasi bahkan menginfokannya ke masyarakat. Inilah mengapa mereka sekarang mengklaim status legal dari Desa Adat, yang mana akan memberi mereka kontrol hukum atas wilayahnya.
Ini adalah Kami
Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik merupakan bagian strategis Borneo Institute (BIT) yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat Dayak, penguatan kepastian tenurial, serta pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat, termasuk kaleka sebagai sistem kebun hutan tradisional masyarakat Dayak. Divisi ini menjembatani aspirasi komunitas di tingkat tapak dengan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah hingga nasional, guna mendorong tata kelola agraria dan sumber daya alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Ini yang Kami Lakukan
Melalui pendekatan hukum yang berpihak pada masyarakat, riset partisipatif, serta pemanfaatan data geospasial, divisi ini mendukung penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah kelola mereka melalui paralegal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pengembangan rancangan kebijakan serta produk hukum, fasilitasi legalitas organisasi kelompok tani dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta pendampingan proses pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan hutan adat.