Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik merupakan bagian strategis Borneo Institute (BIT) yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat Dayak, penguatan kepastian tenurial, serta pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat, termasuk kaleka sebagai sistem kebun hutan tradisional masyarakat Dayak. Divisi ini menjembatani aspirasi komunitas di tingkat tapak dengan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah hingga nasional, guna mendorong tata kelola agraria dan sumber daya alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui pendekatan hukum yang berpihak pada masyarakat, riset partisipatif, serta pemanfaatan data geospasial, divisi ini mendukung penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah kelola mereka melalui paralegal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pengembangan rancangan kebijakan serta produk hukum, fasilitasi legalitas organisasi kelompok tani dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta pendampingan proses pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan hutan adat.
Mahantis
Mahantis adalah proyek terbaru kami di bidang dukungan hukum untuk membantu petani dan masyarakat. Layanan ini disediakan secaara gratis oleh tim legal kami, yang mana untuk kasus spesifik bagi penerima manfaat dapat membantu membawa keluhan mereka ke pengadilan untuk mendapat solusi yang adil. Untuk bertanya dan menerima bantuan, kami telah membentuk hotlines yang mana bisa terhubung langsung dengan para Staf.
