Komunitas masyarakat kita seringkali mengalami kesulitan untuk bersuara, dan tidak tahu bagaimana menggunakan sarana hukum yang tersedia untuk mengadvokasi hak-hak mereka. BIT membantu mereka untuk melibatkan pihak berwenang dan politisi di setiap tingkatan, dan melobi mereka untuk mendengar keluhan masyarakat secara adil untuk mempertimbangkan opini dan saran mereka ketika menyusun atau mengubah kebijakan dan undang-undang yang relevan, yang mempengaruhi kehidupan semua orang.
Ini adalah Kami
Divisi Advokasi dan Kebijakan Publik merupakan bagian strategis Borneo Institute (BIT) yang berfokus pada perlindungan hak-hak masyarakat adat Dayak, penguatan kepastian tenurial, serta pengakuan dan perlindungan hukum atas wilayah adat, termasuk kaleka sebagai sistem kebun hutan tradisional masyarakat Dayak. Divisi ini menjembatani aspirasi komunitas di tingkat tapak dengan proses pengambilan keputusan di tingkat daerah hingga nasional, guna mendorong tata kelola agraria dan sumber daya alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Ini yang Kami Lakukan
Melalui pendekatan hukum yang berpihak pada masyarakat, riset partisipatif, serta pemanfaatan data geospasial, divisi ini mendukung penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah kelola mereka melalui paralegal. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan dan pengembangan rancangan kebijakan serta produk hukum, fasilitasi legalitas organisasi kelompok tani dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), serta pendampingan proses pengakuan dan perlindungan wilayah adat dan hutan adat.